Menimbang Arah Pendidikan: Antara Manusia, Masyarakat, dan Makna yang Terlupa

Penulis: Irfan Soleh


Makna dan tujuan pendidikan selalu menjadi medan perdebatan yang tak pernah benar-benar usai. Ia bukan sekadar soal kurikulum, metode, atau institusi, melainkan berakar pada cara manusia memahami dirinya sendiri, dunia yang ia huni, dan tujuan akhir dari kehidupannya. Ketika manusia berbeda dalam menjawab pertanyaan tentang hakikat ilmu dan Realitas Mutlak, maka pendidikan pun ikut terbelah dalam beragam orientasi. Di titik inilah pendidikan menjadi cermin dari kegelisahan peradaban: apakah ia hendak membentuk manusia sebagai alat bagi masyarakat, ataukah sebagai subjek yang utuh dengan tujuan hidup yang melampaui dunia sosialnya?


Secara teoretis, pendidikan bergerak dalam dua arus besar yang terus saling tarik-menarik. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi. Pendidikan dipahami sebagai sarana strategis untuk membentuk warga yang sesuai dengan kebutuhan sistem sosial dan politik yang berlaku. Dalam perspektif ini, keberhasilan pendidikan diukur dari sejauh mana ia mampu mencetak manusia yang adaptif, produktif, dan berguna bagi tatanan yang ada. Di sisi lain, terdapat pandangan yang memusatkan perhatian pada individu—pada potensi, minat, dan keunikan setiap peserta didik. Pendidikan, dalam kerangka ini, bukan sekadar alat sosial, melainkan jalan pembentukan diri menuju kematangan intelektual, emosional, dan spiritual.


Menariknya, dalam praktik modern, kedua arus ini jarang benar-benar berdiri sendiri. Sistem pendidikan di berbagai negara cenderung menggabungkan keduanya, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Namun, yang lebih dominan dalam lanskap global saat ini adalah orientasi kemasyarakatan—atau lebih tepatnya, kenegaraan. Pendidikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, memperkuat daya saing ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial. Kurikulum disusun bukan semata untuk membentuk manusia yang bijak, melainkan manusia yang fungsional. Di sinilah pendidikan perlahan bergeser dari ruang pembentukan makna menjadi instrumen produksi.


Pandangan yang menempatkan masyarakat di atas individu berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu, nilai dirinya ditentukan oleh kontribusinya terhadap masyarakat. Dalam logika ini, kebutuhan individu menjadi sekunder, sejauh ia tidak selaras dengan kebutuhan kolektif. Pendidikan kemudian berfungsi sebagai mekanisme reproduksi nilai, norma, dan keterampilan yang dianggap penting oleh masyarakat. Bahkan, perubahan sosial yang cepat menuntut pendidikan untuk terus beradaptasi, sehingga peserta didik dipersiapkan bukan untuk memahami dunia secara mendalam, tetapi untuk bertahan dalam arus perubahan yang tak pernah berhenti.


Sebaliknya, pandangan yang berorientasi pada individu menempatkan pendidikan sebagai proses pemanusiaan. Ia tidak hanya berbicara tentang keberhasilan ekonomi atau mobilitas sosial, tetapi tentang pembentukan jiwa yang seimbang dan kesadaran diri yang mendalam. Dalam kerangka ini, setiap peserta didik dipandang sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi untuk berkembang secara khas. Pendidikan bukan sekadar tangga menuju pekerjaan, melainkan jalan menuju pengenalan diri dan makna hidup. Namun, bahkan dalam arus ini, terdapat pergeseran: sebagian masih terjebak dalam orientasi pragmatis, menjadikan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kesuksesan duniawi yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya.


Dalam konteks pendidikan Islam, tujuan awal yang diidealkan sesungguhnya sangat jelas: membentuk manusia yang bahagia di dunia dan akhirat, dengan orientasi utama pada keridhaan Allah. Namun, dalam perjalanan sejarah modern, orientasi ini mengalami pergeseran yang signifikan. Pengaruh sistem dan pemikiran Barat telah mendorong banyak negara Muslim untuk mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan negara dan pembangunan ekonomi. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses penyempurnaan jiwa, melainkan sebagai investasi sosial yang diharapkan menghasilkan pertumbuhan dan stabilitas.


Dari sinilah muncul fenomena yang sering disebut sebagai “penyakit diploma”. Gelar akademik menjadi tujuan, bukan sarana. Pendidikan kehilangan ruhnya, berganti menjadi perlombaan simbolik untuk memperoleh legitimasi sosial dan ekonomi. Dalam masyarakat dengan keterbatasan lapangan kerja, fenomena ini bahkan melahirkan ketegangan sosial dan krisis identitas. Orang belajar bukan untuk memahami, tetapi untuk mendapatkan. Ilmu tidak lagi dicari karena nilai intrinsiknya, melainkan karena nilai tukarnya. Dan ketika nilai tukar itu tidak terpenuhi, kekecewaan pun berubah menjadi disorientasi kolektif.


Sejumlah pemikir Muslim telah lama mengkritik kecenderungan ini. Mereka mengingatkan bahwa pendidikan yang kehilangan orientasi spiritual akan melahirkan manusia yang terampil tetapi kosong, cerdas tetapi kehilangan arah. Pendidikan seharusnya membentuk kepribadian yang utuh—manusia yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga mampu memahami makna dari pekerjaannya. Dalam pandangan ini, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari seberapa tinggi posisi seseorang dalam struktur sosial, melainkan dari kualitas dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab, jujur, dan berkesadaran.


Gagasan tentang pentingnya individu juga ditegaskan oleh para pemikir yang melihat bahwa peradaban tidak dibangun oleh massa yang homogen, melainkan oleh individu-individu yang kuat dan sadar. Masyarakat yang besar bukanlah yang menekan individu, tetapi yang memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi yang otentik. Namun, individu yang dimaksud bukanlah individu yang egoistik, melainkan individu yang sadar akan tanggung jawab sosialnya. Di sinilah letak keseimbangan yang sering hilang: antara kebebasan pribadi dan keterikatan sosial, antara pencapaian diri dan pengabdian kepada yang lebih luas.


Dalam praktik di berbagai negara Muslim, pendidikan sering kali terjebak dalam dilema antara idealitas dan kebutuhan pragmatis. Di satu sisi, terdapat pengakuan akan pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral. Di sisi lain, tekanan pembangunan ekonomi dan persaingan global mendorong pendidikan untuk lebih fokus pada aspek teknis dan fungsional. Akibatnya, terjadi ketegangan antara apa yang diakui sebagai penting dan apa yang benar-benar dilaksanakan. Pendidikan agama, misalnya, sering hanya menjadi pelengkap, bukan inti dari proses pembentukan manusia.


Situasi ini menunjukkan bahwa krisis pendidikan sesungguhnya adalah krisis makna. Ketika tujuan pendidikan tidak lagi jelas, maka seluruh sistem akan berjalan tanpa arah yang pasti. Kurikulum berubah-ubah, metode terus diperbarui, tetapi esensi tetap kabur. Pendidikan menjadi sibuk dengan bentuk, tetapi kehilangan substansi. Dan ketika substansi itu hilang, maka yang tersisa hanyalah rutinitas yang kosong—sebuah sistem yang berjalan, tetapi tidak benar-benar mendidik.


Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar reformasi teknis, melainkan peninjauan ulang terhadap dasar-dasar filosofis pendidikan itu sendiri. Kita perlu kembali bertanya: untuk apa manusia dididik? Apa yang ingin dicapai dari proses panjang yang disebut pendidikan? Tanpa keberanian untuk menjawab pertanyaan ini secara jujur dan mendalam, pendidikan akan terus terombang-ambing di antara kepentingan yang saling bertabrakan.


Pada akhirnya, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk mengembalikan manusia kepada dirinya yang paling hakiki. Ia bukan sekadar alat untuk membangun masyarakat, tetapi juga sarana untuk membangun makna dalam kehidupan manusia itu sendiri. Masyarakat yang kuat tidak lahir dari sistem yang menekan individu, melainkan dari individu-individu yang tumbuh dengan kesadaran, integritas, dan kedalaman jiwa. Di titik inilah pendidikan menemukan kembali tujuannya: bukan hanya menciptakan manusia yang berguna, tetapi manusia yang benar-benar menjadi manusia.


Sambil Nunggu Cuci Mobil, Minggu 26 April 2026